PEKANBARU, SuaraAura.com – Menyambut Pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau mengadakan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan tema, “Melalui Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila, Kita Bersama Membangun Riau dan Sambut Pemilu 2024 Dengan Damai”.
Acara Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Pancasila tersebut dilaksanakan di hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru pada 23 s/d 25 November 2022, yang dihadiri oleh perwakilan Forum pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tim PPWK dari unsur wanita BKMT dan PKK dan tokoh masyarakat beserta pemuda dari 12 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. Serta dihadiri juga oleh para Resimen Mahasiswa (Menwa) yang terdiri dari Satuan 045/Indra Jaya Universitas Lancang Kuning (Unilak), Satuan 043/Indra Sakti Universitas Islam Riau (UIR) dan Batalyon 041/Indra Buana Universitas Riau (Unri).
Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memberi edukasi dalam menyambut pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang, yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar terjadinya sebuah pemilihan yang demokrasi, terhindar dari paham radikalisme yang ingin menggantikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa.
Seperti yang kita ketahui, kondisi aktual menjelang pemilu serentak 2024 seperti ancaman ideologi, munculnya paham-paham yang ingin menggantikan pancasila, stabilitas politik, politisasi agama, money politik dan hoax. Dengan berbagai ujaran kebencian serta adu domba berbau SARA melalui media, ancaman sosial dan budaya potensi konflik sosial. Hal seperti ini disebabkan oleh isu SARA dan mengancam keberagaman dan budaya bangsa, serta kondisi ekonomi yang belum stabil akibat dampak pendemi covid-19.
Dengan diadakannya acara ini, Pemerintah mengharapkan para peserta Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dapat terlaksananya sebuah pemilu yang demokrasi terbebas dari money politik dan terhindar dari paham radikalisme. Karna pemilihan yang terbebas dari money politik akan menciptakan sistem pemerintahan yang terbebas dari korupsi, mengapa demikian ?.
Coba kita analisa dari contoh berikut, : masa jabatan pemimpin pemerintah ataupun wakil rakyat adalah selama 5 tahun. Jika di saat Pemilu ataupun Pilkada mereka melaksanakan money politik, dan pada di saat mereka terpilih nanti, apakah mereka akan memikirkan kepentingan rakyat ?. Atau mereka malah akan memikirkan cara mengembalikan modal saat Pemilu ataupun Pilkada ?. Sudah pasti mereka akan memikirkan cara bagaimana mengembalikan modal mereka saat Pemilu ataupun Pilkada.
Dari masa jabatan 5 tahun, pada tahun pertama mereka akan memikirkan rakyat dan pada tahun ke 2 dan 3 mereka akan memikirkan cara mengembalikan modal saat Pemilu ataupun Pilkada. Dan pada tahun ke 4 dan 5 mereka akan memikirkan modal mereka untuk kembali mengikuti Pemilu ataupun Pilkada yang akan datang pula.
Sehingga kita sebagai masyarakat haruslah bijak dalam menggunakan hak pilih kita, terpengaruh oleh money politik seperti contohnya, serangan fajar yang dilakukan dengan bermodalkan Rp. 300.000 per kepala, kita memilih mereka yang hanya mendalilkan dengan perkataan memikirkan kepentingan rakyat dan negara. Tentu ini hanya dalam jangka waktu 1 tahun saja, dan 4 tahunnya mereka memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Dengan itu, mari kita bersama-sama membasmi dan menolak money politik, agar terciptalah sebuah pemilu yang bersih dan pemerintahan yang lebih baik, yang mengutamakan kepentingan rakyat dan terbebas dari kata KORUPSI.
“Menjadi Rakyat yang Bertanggung Jawab Tidak Kalah Pentingnya Dari Menjadi Pejabat”.***(Ainul)
