Bangkinang Kota, SuaraAura.com — Seusai melaksanakan salat Magrib, Kamis (16/10/2025), saya membaca sebuah berita dari salah satu media daring dengan judul mencolok: “Sekda Kampar Hambali Kritik Terbuka Kebijakan Bupati Ahmad Yuzar: Banyak yang Cacat Hukum.”
Selesai membaca, saya ulangi lagi, bahkan berkali-kali. Dalam hati saya mencoba memahami: apa sebenarnya tujuan dari pemberitaan itu? Apakah bentuk kekesalan seorang Sekda yang juga mantan Penjabat Bupati terhadap pimpinan saat ini? Ataukah ia benar-benar ingin memberi nasihat dan peringatan karena menilai ada kebijakan yang keliru? Atau mungkin, berita itu lahir dari rasa kecewa karena dirinya sudah tak lagi diperhitungkan dalam lingkar kekuasaan?
Apa pun alasannya, saya pribadi berharap berita seperti itu tidak perlu muncul di ruang publik. Sebab, pemberitaan bernuansa konflik elite hanya menjadi konsumsi negatif bagi masyarakat yang tengah berjuang di tengah situasi ekonomi sulit saat ini.
Kini, masyarakat tidak lagi membutuhkan berita tentang ketidakharmonisan antarpejabat. Yang mereka butuhkan adalah program nyata, langkah konkret, dan hasil kerja yang dapat dirasakan langsung — bukan sekadar wacana atau pertikaian politik.
Bagi rakyat kecil, siapa pun pejabatnya bukan persoalan utama. Yang terpenting adalah kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan dan kemajuan daerah.
Berita itu membuat saya merenung tentang posisi Sekretaris Daerah (Sekda) dalam pemerintahan. Dalam literatur pemerintahan, Sekda adalah pembantu utama kepala daerah dalam menjalankan roda birokrasi. Ia berperan sebagai penasehat profesional bagi bupati, memastikan setiap kebijakan sejalan dengan aturan hukum, serta menjaga agar aparatur tetap netral dan fokus melayani publik.
Jika memang terdapat kebijakan yang keliru, Sekda memiliki ruang untuk memberi nasihat dengan cara yang elegan dan prosedural — bukan di ruang publik.
Beberapa langkah bijak yang bisa ditempuh, misalnya:
Menjelaskan potensi dampak negatif kebijakan terhadap masyarakat.
Menunjukkan dasar hukum yang mungkin dilanggar.
Menyarankan alternatif kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
Sikap profesional ini sejalan dengan tugas Sekda sebagai penyeimbang dan pengendali birokrasi. Ia dapat menunda pelaksanaan kebijakan yang dinilai bermasalah sampai dilakukan peninjauan ulang, selama memiliki dasar hukum yang kuat.
Jika saran tidak lagi diindahkan, mekanisme resmi tetap tersedia — seperti melapor ke Inspektorat Daerah, Gubernur, atau Kementerian Dalam Negeri. Langkah seperti ini jauh lebih etis dan menjaga marwah birokrasi.
Dalam situasi apa pun, seorang Sekda semestinya mampu menjadi teladan dalam etika komunikasi dan keteguhan prinsip. Jabatan bukan alat untuk mempertahankan pengaruh pribadi, tetapi amanah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pemerintahan.
Jika memang merasa sudah tidak sejalan, Sekda tentu memiliki hak untuk mundur secara terhormat. Namun menyampaikan hal itu ke ruang publik sama saja membuka celah provokasi dan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Saya yakin, Bang Hambali — sebagai pejabat senior — memahami bahwa tidak banyak manfaatnya bagi masyarakat dari polemik semacam itu.
Kepada Bupati Kampar, Bang Ahmad Yuzar, saya juga berharap agar mampu menyikapi hal ini dengan arif dan bijaksana. Jadikan pemberitaan itu sebagai bahan evaluasi, bukan emosi. Kepemimpinan yang kuat diukur bukan dari cara menghadapi pujian, melainkan dari keteguhan dalam merespons kritik.
Semoga kepemimpinan Ahmad Yuzar–Misharti dengan tagline “Kampar di Hati” benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, pemerintahan yang bersih, dan pelayanan yang transparan adalah harapan kita bersama.
“Ketegasan dan kebijaksanaan adalah dua hal yang paling diharapkan dari kepemimpinan Ahmad Yuzar–Misharti,” ucap saya dalam hati, penuh keyakinan bahwa Kampar akan terus melangkah menuju arah yang lebih baik.
Oleh: Aprizal Khan, SE — Penasehat Jaringan Media Siber Indonesia Kabupaten Kampar
