Bangkinang Kota,(suaraaura.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna yang dihadiri Pj Bupati Kampar, dengan agenda pandangan umum fraksi – fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin (11/9/2023).
Tampak dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kampar Tony Hidayat,SE,wakil ketua DPRD Fahmil,SE,PJ Bupati Kampar diwakili PJ Sekda Kampar Ramlah,MSi, Plh Sekwan DPRD Suliyasdi,SE, sejumlah kepala OPD dan anggota DPRD Kampar.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Tony Hidayat.
Ada Tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya yaitu, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) , Fraksi Partai PPP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Zumrotun,S.Sos.MM, mengajak semua pihak bersikap bijak untuk mengatasi polemik di kampar, dan pesan kepada pemerintah daerah agar tidak menyalah gunakan anggaran yang sudah di tetapkan yang mana terjadi penambahan anggaran belanja sebesar Rp 158 miliar dan menjadikan anggaran belanja naik menjadi Rp 2,704 triliun dari yang sebelumnya Rp 2,546 trilun naik sekitar 6 %, supaya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, semoga dengan anggaran yang sudah di tetapkan dapat bermanfaat untuk pembangunan – pembangunan.
Untuk memajukan kabupaten kampar.
H Neflizal dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan, apresiasi pada pj Bupati kampar dan opd opd yang sudah bekerja keras, selalu tingkatkat kinerja untuk mewujudkan industri dan pertanian yang maju, dan berharap anggaran dapat di gunakan dengan sebaik baiknya dan dapat secara profesional untuk menggunakan anggaran.
Dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kampar menyampaikan, kebijakan perencanaaan belanja lansung deperhatikan, mendukung dan mendorong program UHC di kabupaten kmpar, sepanjutnya untuk menganggarkan anggaran sesuai dengan kebutahan KPU untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, meminta untuk penerangan jalan, menertibkan mobil dinas, dan menggali potensi wilayah kabupaten kampar.
Juru bicara dari Fraksi PKS Edi Efrizon menyampaikan, kepada pemda agar pembangunan di kabupaten kampar tepat sasaran efektif dan efesian, dan terkait pajak dan retribusi, pemda diharapkan dapat mengupdate agar pajak dan retribusi di kabupaten kampar dapat maksimal.
Sedangkan dari Fraksi Partai PAN DPRD juru bicara Januar Rambo menyampaikan, Dengan peningkat anggaran ini di harapkan mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat, fraksi demokrat berharap pemda kampar dapat meningkat pembangunan, memaksimalkan pelayanan kesehatan, dan melakukan pengawasan terhadap pengadaan obat, Dan juga pendidikan pada masyarakat dapat menjadi prioritas untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
Habiburahman,SAg dari Fraksi Partai persatuan pembangunan (PPP) menyampaikan, pemda agar dapat menambah anggaran untuk ambulance di empat desa yaitu desa pangkalan kapas, desa lubuk bigau, desa tanjung permai dan desa kebun tinggi di kecamatan kampar kiri hulu serta dapat menaikan honor guru PDTA dari Rp 300 ribu/bulan kembali menjadi Rp 500 ribu/bulan selama 12 bulan setiap tahun.
HM Kasru dari Fraksi Partai Nasdem menyampaikan pemerintah daerah untuk transparan dalam pengelolaannya, meningkatkan pendapan daerah baik bekerja sama dengan perusahaan swasta, serta mamaksimalkan penggunaan anggaran agar berdampak lansung pada pembangunan daerah.
Sementara itu Ropii Siregar dari Fraksi PDIP memberikan lansung pandangan umumnya kepada pimpinan rapat paripurna.
Usai semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya, rapat ditutup oleh wakil Ketua DPRD Tony Hidayat. (Advetorial )
