Tapung Hilir,(suaraaura.com) – Didampingi langsung Pj Bupati Kampar H Mhd Firdaus,SE,MM, Menteri Pertanian RI Prof Syahrul Yasin Limpo,SH,MH diwakili oleh Direktur Jendral Perkebunan Andri Nur Alamsyah.
Bertempat di Areal PT. Buana Wiralestari Mas Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir, Pj Bupati Kampar Mhd Firdaus melakukan Kik Of Tanam Perdana Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat PSR) Jalur Kemitraan GAPKI, senin (18/9/2023).
Setelah melakukan penenaman perdana bersama, Pj Bupati Kampar sedikit menyampaikan bahwa Kampar memiliki luas perkebunan sawit terluas di Provinsi Riau dan terdapat sebanyak 40 lebih Pabrik Kelapa Sawit.
Kabupaten Kampar sendiri saat ini memiliki luas 1,2 juta Hektar dengan penduduk 850 ribu jiwa, selain itu kampar juga memliki sebanyak 21 Kecamatan, 242 Desa, 8 Kelurahan dan 9 Desa Persiapan.
Dengan memiliki kebun kepala sawit yang luar biasa, dan banyaknya berdiri perusahaan. Maka, Pj Bupati Firdaus mengingatkan kepada setiap perusahaan terkait perpanjangan HGU untuk sebelumnnya menyalurkan kewajiban perusahan 20% yang menjadi hak masyarakat, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk bantuan lainnya.
Kemudian, menurut Firdaus apabila terjadi permasalahan dengan beberapa peusahaan, Pemkab kampar akan berusaha terlebih dahulu untuk memfasilitasinya, namun apabila ini tidak juga terselesaikan dan belum dapat solusi, tentunya akan kita sampaikan hal ini ke pusat yang akan meyelesaikannya.
Terkait Stunting, Firdaus juga minta kepada setiap perusahaan termasuk GAPKI sendiri untuk melakukan pola asuh atau bapak angkat dalam penanganan penurunan angka stunting ini. Ini juga merupakan program nasional dengan menargetkan angka dibawah 14,5% pada tahun 2024.
Sementara itu Dirjen Perkebunan RI Andri Nur Alamsyah,ST,MT yang mewakili Menteri Pertanian RI Prof Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan agar kedepan pertimpangan perkebunan dengan rakyat harus dikurangi.
Dalam peningkatan produktivitas kelapa sawit, Kementrian terkait dengan dana BPDPKS melalui program PSR mitra GAPKI sendiri akan terus beruapaya membantu petani sawit. Bagi lahan masyarakat yang sudah mendapat rekom PSR, maka secara omtomatis akan mendapatkan dana sarana dan prasarana (Sapras).
Sedangkan Dirut BPDPKS Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Edi Abdulrahman, beliau menambahkan bahwa Dana program sarana dan prasarana (Sarpras) yang disediakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat dipergunakan kelembagaan pekebunan untuk mendorong perbaikan sarpras kelapa sawit.
Sedangkan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Edi Martono yang sempat hadir dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa PSR ini merupakan Binaan GAPKI untuk menigkatkan produktivitas kebur sawit masrakat yang lebih berkuakitas.
Dimana PSR sendiri merupakan program dukungan melalui pola kemitaraan strategis dengan GAPKI melalui BPDPKS, dalam program ini masyarakat akan mendapatkan lebih kurang Rp 30 juta/ hektar.
Selain Dirjen hadir pada kesempatan tersebut Pimpinan PT. Buana Wielalestari Mas Paredi, Kadis Perkebunan Riau Ir Zulfadil, Managemen PT. Buana Wiralestari Mas Feredi, Dandim 031/PKR Letkol Arh Mulyadi, Ketua KADIN Masyuri, Ketua KUD Berkat Ridho H Misdan, Plt Kadis DLH Kampar Yuricho Efril,S.STP, Camat Tapung Hilir Hadinur Rahman, S.STP, sejumlah tokoh masyarakat.(Advetorial).
