KAMPAR(suaraaura.com) – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Habiburrahman fraksi PPP bersama Anggota DPRD Agus Candra, S.Ip Fraksi Partai Golkar meninjau pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Swasta Pelita di Lubuk Sakat, Perhentian Raja, Kamis (16/11/2023).
Kedatangan Komisi II DPRD Kampar langsung disambut oleh Owner RS Pelita, dr. Yanti Fatmi Sp. KKLP didampingi, Dirut dr. Wahab Abdi Nst, Management Vivi dan Beni Sarbaini.
Kepada media, dr. Yanti menyampaikan bahwa RS Pelita sudah berdiri sejak april 2021 dengan fasilitas RS Pelita yang sudah lengkap.
“Mulai dari Ruang ICU, SDM, Sarana dan Prasarana, semua kita sudah lengkap dengan akreditasi Bintang 4 Utama dari KARS. Untuk alkes kita juga sudah lengkap, Kemudian dengan kelengkapan seperti ini kita sudah siap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sejauh berdirinya RS Pelita, ada sedikit kendala dalam memberikan pelayanan kepada pasien BPJS sebab rumah sakit tersebut belum bekerjasama dengan BPJS kesehatan.
“Kita belum bisa menerima pasien BPJS kesehatan sebab kita belum bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Namun, kami
sudah mengajukan sejak bulan juli 2023 lalu. Akan tetapi hingga sekarang belum ada jawaban dari BPJS kesehatan,” katanya.
Untuk diketahui, RS Pelita dalam setiap bulannya melayani ratusan pasien BPJS kesehatan, dikarenakan belum bekerjasama sehingga pihak rumah sakit hanya bisa memberikan surat rujukan.
” Rujukan yang kita keluarkan setiap bulannya berkisar antara 400-700 rujukan,” jelasnya.
Dengan kedatangan Komisi II DPRD Kampar di RS Pelita, ia berharap agar persoalan ini di suport secara maksimal agar pelayanan kepada pasien BPJS kesehatan dapat berjalan.
“Sangat kita harapkan ada dorongan yang sangat kuat untuk kita bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dengan kunjungan Ketua Komisi 2 DPRD Kampar, bapak Habib dan Bapak Agus untuk bisa mempercepat respon dari pihak BPJS kesehatan,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kampar, Habiburrahman Fraksi PPP kepada media menyampaikan bahwa kunjungannya hari ini merupakan silahturahmi dan terkait persoalan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Pertama, kita melakukan silahturahim dengan menagement Rumah Sakit Swasta Pelita, yang kedua tentu ada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan maayarakat kabupaten Kampar khususnya dapil 5 dan dapil 6,” bebernya.
Dikatakan Habiburrahman, dirinya mendapat laporan dari masyarakat bahwa untuk berobat, masyarakat Kampar khususnya Kampar kiri sangat jauh menjangkau rumah sakit.
“Dengan silahturahmi ini, Rumah Sakit Pelita sesegera mungkin kita suport agar mendapat nota MoU dengan BPJS sehingga yang disampaikan Dirut tadi, bahwa hampir 400-700 pasien perbulan rujukan dari rumah sakit ini ke Pekanbaru,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Komisi II DPRD Kampar akan suport dan ia berjanji akan membawa persoalan ini ke lembaga DPRD Kampar. “Insyaallah, ini kita dorong bersama agar rumah sakit ini bisa melayani masyarakat secara utuh, kemudian kita juga mendesak BPJS kesehatan segera bekerjasama dengan RS Pelita agar bisa menangani pasien BPJS Kesehatan, terutama masyarakat yang memiliki BPJS di Kabupaten Kampar khusunya di Dapil 5 dan Dapil 6,” sebutnya.
Kemudian, Ia menjelaskan terkait UHC di Kabupaten Kampar yang sudah berjalan dan masyarakat sudah terlayani dengan baik.
“Capaian UHC memang sangat tinggi 97,70 persen. Capaian ini belum mencakup seluruh daerah di kabupaten Kampar terutama daerah jalur kiri dapil 5 dan dapil 6. Kita berharap ada rujukan terdekat, maka kita juga berharap uang kita belanja ke daerah kita, artinya UHC ini untuk masyarakat Kabupaten Kampar,” tutupnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kampar Komisi II Fraksi Golkar, Agus Candra, S.Ip menyampaikan bahwa Rumah Sakit merupakan pelayanan kesehatan terdepan.
“Ini harus kita dorong pihak swasta terlibat pembangunan kesehatan di Kampar. Kehadiran Rumah Sakit swasta seperti ini sangat kita harapkan sekali, agar pelayanan medis kepada masyarakat berjalan dengan maksimal,” pungkasnya.
Dikatakan Agus Candra, Pemerintah Daerah Harus segera mengambil sikap terkait persoalan ini.
“Saya pikir pemerintah harus ambil sikap dan bagian penting terkait ini. Saat kita melaunching UHC, seluruh masyarakat Kampar harus mendapat pelayanan masyarakat yang sangat baik. Kami melalui DPRD Kampar akan mendorong ini agar segera melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan,” tegas Agus.(Advetorial)
