Jayapura, Papua, SuaraAura.com — Langkah tegas Gubernur Papua, Komjen (Purn) Matius Derek Fakhiri, SIK, yang memberhentikan Direktur RSUD DOK II Jayapura, menjadi sinyal kuat bahwa pelayanan publik di Tanah Papua kini memasuki babak baru. Ketegasan ini bukan sekadar keputusan administratif, tetapi juga pesan moral: rakyat Papua berhak atas pelayanan kesehatan yang layak dan profesional.
Di tengah sorotan publik terhadap kondisi pelayanan kesehatan di rumah sakit terbesar di Papua itu, keputusan gubernur justru mendapat dukungan luas. Salah satu suara yang paling lantang datang dari kalangan pemuda — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua.
Ketua KNPI Provinsi Papua, Benyamin Gurik, S.IP, didampingi Sekretarisnya Semmy Kogoya, S.Ak, menyatakan bahwa langkah Gubernur Matius Fakhiri adalah tindakan yang berani dan patut diapresiasi.
“Pelayanan kesehatan adalah pelayanan dasar yang wajib diterima masyarakat. Tidak ada alasan bagi rakyat Papua untuk tidak mendapatkan hak kesehatannya,” ujar Benyamin Gurik saat dihubungi wartawan, Rabu (5/11/2025).
Menurut Benyamin, hasil inspeksi mendadak (sidak) Gubernur ke RSUD DOK II Jayapura beberapa waktu lalu mengungkapkan fakta yang mengejutkan — bukan kekurangan tenaga medis yang menjadi masalah utama, melainkan lemahnya tata kelola dan manajemen rumah sakit.
“Karena itu, kami mendukung penuh langkah gubernur untuk melakukan pembenahan, termasuk mengganti pejabat manajemen lain yang tidak bekerja dengan baik dan profesional,” tegasnya.
Lebih jauh, Benyamin menilai ketegasan Gubernur Matius Fakhiri merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperbaiki wajah birokrasi di Papua. Ia berharap sikap serupa juga diterapkan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang tidak menjalankan tugas pelayanan publik secara maksimal.
“Kami, pemuda Papua dalam bingkai KNPI Provinsi Papua, memberi apresiasi penuh kepada Gubernur. Ketegasan ini harus menjadi contoh bagi semua kepala SKPD agar bekerja sungguh-sungguh melayani masyarakat,” tandasnya.
Keputusan ini menjadi momentum refleksi bahwa pelayanan publik, khususnya kesehatan, tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga soal integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Dan di balik keputusan tegas seorang gubernur, ada harapan besar agar Papua dapat terus melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, tegas, dan berpihak pada rakyat.(***)
