PEKANBARU, Suaraaura.com – Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah X-B Provinsi Riau Prof Dr H Syafrinaldi SH MCL mendesak Pemerintah Provinsi Riau agar mengalokasikan anggaran untuk membantu biaya pendidikan atau beasiswa bagi para dosen.
Desakan itu menjadi salah satu butir rekomendasi Rapat Kerja APTISI Wil. X-B Riau di Auditorium Gedung Rektorat Universitas Islam Riau, Sabtu siang (17/06 2023). Raker yang juga dihadiri pimpinan perguruan tinggi swasta itu dirangkai dengan sejumlah kegiatan. Antara lain halal bi halal dan Pelantikan serta Pengukuhan Pengurus APTISI Wilayah X-B Riau Komisariat Daerah Dumai masa bhakti 2023-2027.
Usai raker, kepada sejumlah wartawan Syafrinaldi menjelaskan, di samping beasiswa rapat kerja juga merekomendasikan agar APTISI lebih kencang lagi memperjuangkan pemekaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X, iuran anggota dan lain-lain.
”Banyak hal yang yang diaspirasikan oleh pimpinan perguruan tinggi swasta. Aspirasi tersebut menjadi tugas Pengurus APTISI memperjuangkannya. Dalam waktu dekat kami akan minta waktu kepada Pak Gubernur Syamsuar beraudiensi untuk menyampaikan rekomendasi raker. Salah satunya terkait dengan bantuan pendidikan atau beasiswa bagi dosen. Beasiswa juga dapat disisihkan dari dana CSR industri swasta yang beroperasi di Provinsi Riau. Kalau melalui APBD mungkin terbentur regulasi, maka kita minta kebijakan Pak Gubernur memikirkannya dari pos lain,” tandas Syafrinaldi didampingi Sekretaris APTISI Dr Indra Hasan dan Bendahara Dr Irfan Ardiansyah.
Dosen, lanjut Syafrinaldi, adalah pendidik profesional sekaligus ilmuwan dengan tugas utama mentrasnformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mahasiswa baik melalui pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Dalam upaya menjalankan profesionalismenya, ujar Rektor Universitas Islam Riau itu, regulasi mengharuskan dosen berpendidikan strata tiga atau doktor.
”Masih banyak dosen-dosen kita yang berpendidikan S2. Mereka mau melanjutkan studi ke program doktor tapi terkendala dengan biaya. Di sinilah kita harapkan kearifan dan kebijakan Pak Gubernur agar membantu dosen. Kebijakan ini tentu sejalan dengan program Pak Gubernur di bidang peningkatan sumberdaya manusia,” ucap Syafrinaldi.
Gubernur-gubernur sebelumnya, tambah Prof Syafrinaldi, sempat memiliki program beasiswa untuk dosen. Sekarang beasiswa itu sudah tidak ada lagi. ”Mungkin Pak Gubernur terkendala oleh aturan yang mengharuskan pemerintah provinsi menanda-tangani MoU terlebih dahulu dengan perguruan tinggi tempat dosen tersebut melanjutkan studi. Inilah yang ingin kita diskusikan dengan gubernur, apakah ada solusi lain. Misalnya melalui dana CSR (corporate social responsibilty) perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Riau,” jelas Syafrinaldi.
Hal senada ditegaskan Ketua Umum YLPI (Yayasan Lembaga Pendidikan Islam) Riau Prof Dr H Nurman MSi. Dihadapan peserta raker, Nurman menyampaikan tiga pesan pokok kepada Gubernur Riau. Pertama, mengharapkan gubernur supaya mengalokasikan anggaran beasiswa untuk dosen. ”Saya waktu melanjutkan program S3 masih sempat mendapat beasiswa dari pemerintah daerah, sayangnya sekarang beasiswa itu sudah tidak ada lagi,” kata Nurman.
Kedua, dana CSR dunia industri dan dunia usaha hendaknya dialokasikan pula membantu perguruan tinggi atau pendidikan di Provinsi Riau. Sebagai stakeholder pendidikan, kita siap bekerjasama dengan perusahaan dalam mensuplay tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. ”Silahkan perusahaan membuat peta kebutuhan skill tenaga kerja mereka, kualifikasi seperti apa yang mereka butuhkan, dan kita yang mengisinya,” ujar Nurman.
Ketiga, kita berharap kepada gubernur supaya lahan-lahan HTI yang sudah habis HGU nya dibagikan kepada perguruan tinggi. Kita siap mendampingi masyarakat tempatan pada lahan-lahan yang akan diserahkan itu agar perekonomian mereka meningkat dan kesejahteraannya semakin membaik. Ini penting dalam rangka membantu perguruan tinggi swasta agar terus eksis mencetak sumberdaya manusia di Provinsi Riau.
”Dimana-mana, baik di Pekanbaru sebagai ibukota provinsi maupun di kabupaten, sudah berdiri perguruan-perguruan tinggi swasta. Di Dumai, Tembilahan, Bangkinang, Pasir Pengarayan, Pangkalan Kerici, Kuantan Singingi dan lain-telah berdiri universitas, sekolah tinggi maupun akademi,” tandas Nurman*
