BANGKINANGKOTA(SuaraAura.Com) – Forum Kota (Forkot) Kabupaten Kampar menggelar aksi demo di depan Rumah Dinas Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Kamis (31/6/2023).
Aksi tersebut tampak dikawal oleh sejumlah personil dari Polres Kampar dan Satpol PP Kampar. Adapun dalam Spanduk yang bertuliskan “LAPOR MERAH 100 Hari Kinerja Pj. Bupati Kabupaten Kampar” dan berikut 6 tuntutan Forkot Kampar :
1. Mendesak Mendagri Tito Karnavian copot Firdaus dari Pj Bupati Kampar
2. Pj Bupati Firdaus gagal mengentaskan kemiskinan ekstrim, stunting, inflasi, dan banjir di Kampar.
3. Meminta firdaus tidak terlibat politik praktis (memboyong saudara nya yang caleg setiap ada kegiatan pemda)
4. Mendesak Firdaus wajib tinggal dirumah dinas.
5. Meminta Pj. Bupati Firdaus mengklarifikasi pemberitaan dimedia bahwa bermain judi.
6. Mendesak majelis ulama Indonesia (MUI) kampar mengambil sikap terkait yang diduga Pj. Bupati Kampar Firdaus bermain Judi.
Koorlap Aksi, Andri Kurniawan kepada media menyampaikan bahwa kegiatan pada hari ini merupakan aksi persoalan yang terjadi di Kabupaten Kampar.
“Kususnya mengenai 100 hari jabatan Pj. Bupati Kampar, jadi beliau itu ditunjuk oleh Kemendagri menjalankan tugas Pemerintah Pusat dan selama 3 bulan ini kami berikan penilaian dan beliau gagal, jadi beliau ini harus diganti. Kemudian mengenai isu keluarga nya yang ikut dalam kroni-kroni dugaan bermain proyek dan lainnya,” pungkasnya.
Selanjutnya, Andri menyebut terkait dugaan Pj Bupati yang membawa-bawa keluarga dalam politik.
“Seharusnya itu tidak boleh, beliau harus netral. Jadi beliau terindikasi ada warna,” singkatnya.
Kepada awak Media, Andri menjelaskan bahwa tuntutan lainnya sudah terwakilkan dengan digantinya Pj. Bupati Kampar.
“Karena tuntutan lainnya tersebut merupakan kegagalan beliau. Hanya satu solusinya yaitu di ganti,” ujarnya.
Lebih lanjut diterangkan Andri bahwa ini merupakan aksi Forkot Kampar yang pertama.
“Kami sudah surati kemendagri meminta audensi, saat ini kami menunggu surat balasan dari Kemendagri. Setelah mendapat surat balasan, kami akan aksi di Kemendagri sekalian audiensi dengan Kemendagri,” tutup Andri.***