Bangkinang Kota,(suaraaura.com) – Bupati Kampar Ahmad Yuzar memimpin rapat monitoring penyelesaian batas daerah serta tindak lanjut program strategis nasional yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Kampar, Selasa (9/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ahmad Yuzar didampingi oleh Wakil Bupati Kampar Misharti, Plt. Asisten I Setda Kampar Tengku Said, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menunjukkan komitmen bersama dalam mempercepat proses penyelesaian permasalahan batas wilayah di Kabupaten Kampar.
Rapat ini turut dihadiri langsung oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah, S.STP., M.A, serta Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Riau. Kehadiran perwakilan pusat dan provinsi menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus mencari solusi yang konstruktif terkait batas wilayah yang masih berproses.
Dalam arahannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan pentingnya kepastian batas daerah, baik antar kabupaten maupun dengan provinsi tetangga. Menurutnya, penyelesaian batas wilayah tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, pembangunan, hingga kepastian hukum bagi masyarakat.
“Kami berharap rapat ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat penyelesaian persoalan batas daerah. Dengan dukungan Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Riau, kita optimis segala permasalahan dapat dituntaskan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Bupati.
Sementara itu, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri menyampaikan bahwa program strategi nasional yang tengah dijalankan bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui percepatan penegasan batas wilayah. Ia menegaskan, pemerintah pusat siap memberikan fasilitasi serta dukungan teknis agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, diharapkan Kabupaten Kampar semakin siap dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Advetorial)
