Bangkinang Kota(suaraaura.com): Penyediaan pupuk bersubsidi seharusnya dapat memberikan kemudahan dengan harga yang terjangkau bagi petani, namun kondisi ini malah berbalik sulit di peroleh dengan harga tidak sesuai bahkan kelangkaan.
Sebagaimana tujuan adalah mengawasi terhadap pendistribusian sehingga sampai kepada yang berhak menerima. Tujuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah sebagai wadah koordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida.
Demikian dikatakan Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus SE.MM yang diwakili oleh Pj Sekda Kampar Ir Azwan, M.Si saat memimpin rapat koordinasi bersama dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang diadakan di ruang rapat Sekda lantai II Kantor Bupati Kampar, Senin, (19/06/2023).
Yang dihadiri oleh
Plt. Kadis Kesehatan Riadel Fitri, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kampar Nurilahi Ali, Plt Kadis Perdagangan Koperasi UKM Nur Azman,Kabag Ekonomi Zamhur, Kbo Sat Intel Polres Kampar Ipda E.J Sihombing, Banit Sat Intel Brikpol Erik . Pengawasan Perdagangan Sastro Jaya, Perwakilan Kejari Kampar M.Sodig Anggoro.
Dikatakan Azwan Terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait serta tersedianya informasi jenis pupuk dan pestisida yang beredar di masing-masing daerah , Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota Kata Azwan.
Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian , serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektifitasnya, tidak mengganggu Kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Katanya.
Oleh sebab komisi ini terus melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan pupuk dan Pestisida di kabupaten , monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten” Pinta Azwan.
Pupuk subsidi seharusnya merupakan alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, ada sejumlah permasalahan serius yang perlu kita hadapi terkait dengan implementasi dan pengelolaan program pupuk subsidi ini” Katanya.
Masalah distribusi pupuk subsidi sering kali terjadi, Banyak petani yang menghadapi kesulitan mendapatkan akses ke pupuk subsidi yang mereka butuhkan, Kadang pupuk tersebut tidak tersedia di daerah mereka atau mereka harus menghadapi antrean panjang dan birokrasi yang rumit untuk mendapatkannya” Terang Pj Sekda Kampar.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Kesehatan Riadel Fitri menyatakan bahwa “Sosialisasi dan pembinaan untuk pencegahan dampak negative dan perlindungan Kesehatan masyarakat akibat peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, Melakukan pengawasan terkait kesesuaian barang beredar dan atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang, beredar dan atau jasa pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan jaminan dan atau garansi yang disepakati atau perjanjian dan atau klausul bahan baku terhadap peredaran pupuk dan atau pestisida” Kata Riadel Fitri.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kampar Ir. Nurilahi Ali menyatakan Distribusi pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran juga menjadi permasalahan serius , yang seharusnya diberikan kepada petani kecil malah berakhir di tangan spekulan atau petani besar yang sebenarnya tidak membutuhkannya , Hal ini mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih besar di dalam sektor pertanian , ada pula permasalahan terkait dengan kualitas pupuk subsidi yang disediakan. Pupuk yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dapat mengurangi efektivitasnya dalam meningkatkan produktivitas tanaman.
Petani sering kali menerima pupuk yang kurang efektif atau bahkan palsu, yang pada akhirnya merugikan mereka secara finansial dan menyebabkan penurunan hasil panen, Saya percaya bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan beberapa tindakan yang segera diambil. Pertama, perlu ada peningkatan dalam sistem distribusi pupuk subsidi. Pemerintah harus memastikan ketersediaan pupuk yang memadai di seluruh wilayah, mengurangi birokrasi yang rumit, dan meningkatkan aksesibilitas bagi petani. Penggunaan teknologi seperti e-commerce dan aplikasi berbasis ponsel dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperbaiki distribusi pupuk subsidi ini ” Kata Nur Ilahi lagi.
Perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan yang lebih ketat terhadap penyaluran pupuk subsidi. Pemerintah harus memastikan bahwa pupuk tersebut benar-benar mencapai petani kecil yang membutuhkannya, bukan jatuh ke tangan yang salah. Ini dapat dicapai dengan memperkuat sistem pemantauan dan pemeriksaan yang ketat di setiap tahap distribusi pupuk.kualitas pupuk subsidi harus dijamin. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen pupuk, memastikan bahwa pupuk yang beredar kepada masyarakat itu terdata” Tutup Nur Ilahi Ali Kadis Pertanian.(Advetorial)
