Tangerang, Suaraaura.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tangerang. Acara tersebut digelar di Gedung Serba Guna Tigaraksa Puspemkab Tangerang. Senin, 29/08/22.
Sekda mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2022, ada tiga fokus prioritas penggunaan dana desa yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewengan desa; program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.
“Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tangerang ini bertujuan untuk membuka wawasan dan pengetahuan para kepala desa di Kabupaten Tangerang tentang prioritas pembangunan dan penggunaan dana desa,” ungkap Sekda.
Sekda melanjutkan dana desa dapat juga digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pemulihan ekonomi di desa dan program prioritas desa lainnya, melalui musyawarah desa bersama BPD dan tokoh masyarakat agar secara bersama-sama dapat membangun desanya dengan lebih baik lagi.
“Dana desa dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, seperti program prioritas desa, pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat desa melalui prosedur yang telah ditetapkan,” jelas Sekda di depan 246 kepala Desa.
Sekda mengapresisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang yang telah membangun Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa secara non tunai sehingga diharapkan pengelolaan keuangan
Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten R. Bimo Gunung Abdul Kadir menambahkan berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa, bagian tak terpisahkan dari seluruh kegiatan yang menggunakan dana desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa.
“Dana desa harus digunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, akuntabel dan berkeadilan bagi masyarakat desa,” kata R. Bimo Gunung Abdul Kadir.
Sementara itu dalam sebuah pertanyaan kewakilan dari 246 Kepala Desa yang hadir H. Aenillah Syarief, SH selaku kepala desa Cibetok Kec Gunung Kaler sekaligus Sekjen Apdesi Kab Tangerang menyampaikan harapanya, selama ini yang jadi regulasi dana desa yang diglontorkan itu bahasanya untuk desa, akan tetapi kenapa aturan aturanya selalu di atur oleh Pusat, sedangkan Desa sudah membuat RPJM, Musrembang dan sebagainya, kadang tidak singkron, makanya kami selaku kepala desa dilema, karena tidak sesuai dengan Visi misi atau pun RKP.
Saya sebagai perwakilan kepala desa se kabupatenTangerang mohon kepercayaannya kepada kami Kepala Desa semua, karena saya yakin kepala desa Kab Tangerang sudah tertanam untuk membangun desanya masing masing, baik SDM maupun Inprastruktur. Upac H. Aenillah dalam penyampaiannya
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota DPR RI Marinus Gea, Inspektur V Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Hasrul Edyar, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten Mohamad Dody Fahrudin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten R. Bimo Gunung Abdul Kadir, Camat Se Kabupaten Tangerang dan 246 Kepala Desa.
(SAHADI/MCG)
