Bangkinang, SuaraAura.com — Di sebuah pagi yang cerah, UPT SDN 001 Balam Jaya tampak lebih hidup dari biasanya. Kehadiran Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar, Zulkifli, bukan sekadar kunjungan rutin. Ia datang dengan misi penting: memastikan proses pembelajaran di sekolah ini bebas dari praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbayar.
Langkah ini merupakan respons langsung Disdikpora terhadap aspirasi masyarakat, termasuk laporan dari aktivis SERAM Riau, yang menyoroti dugaan penggunaan LKS berbayar di lingkungan sekolah. “Kami turun langsung ke sekolah untuk memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai aturan. Sekolah diminta tidak memperjualbelikan LKS kepada siswa apabila tidak sesuai regulasi, dan pengawasan akan terus kami lakukan secara berkala,” tegas Zulkifli.
Kunjungan ini bukan hanya sekadar formalitas. Selain memeriksa administrasi, Zulkifli berdialog dengan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Ia meninjau bahan ajar yang digunakan siswa, memastikan semua sesuai ketentuan pemerintah. Keberadaan pemerintah di sekolah memberikan pesan kuat: pendidikan harus adil, transparan, dan berpihak pada peserta didik.
Kepala UPT SDN 001 Balam Jaya menyambut baik kehadiran Plt Sekretaris Disdikpora. Ia menegaskan komitmen pihak sekolah untuk mematuhi seluruh arahan dan kebijakan yang berlaku. “Kami siap menyesuaikan proses pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang sesuai regulasi pemerintah,” ujarnya.
Respons positif juga datang dari para wali murid. Mereka menyatakan kehadiran pemerintah memberikan rasa aman dan kepastian bagi orang tua. “Kami berharap sekolah mematuhi aturan sehingga tidak ada lagi beban tambahan bagi orang tua. Jika pengawasan rutin dilakukan, masyarakat tentu merasa lebih tenang,” kata salah seorang wali murid.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan Disdikpora Kabupaten Kampar dalam meningkatkan transparansi, pengawasan, dan kualitas pendidikan. Lebih dari itu, tindakan nyata seperti ini memperlihatkan keseriusan pemerintah daerah memastikan kebijakan pendidikan benar-benar berpihak kepada peserta didik dan masyarakat.
Di tengah hiruk-pikuk kegiatan belajar mengajar, pesan Zulkifli Yunus tetap jelas: pendidikan adalah hak anak, bukan komoditas. Dan dengan pengawasan yang konsisten, UPT SDN 001 Balam Jaya menjadi contoh nyata bahwa sekolah dapat menjadi tempat belajar yang aman, adil, dan berkualitas.(Adv)
