Jakarta, SuaraAura.com – Abrasi yang mengancam sungai dan laut jadi persoalan klasik di Riau. Namun hingga kini tidak menjadi program prioritas pemerintah pusat sebagai stake holder yang mengelola wilayah sungai dan laut.
Hal ini menjadi sorotan anggota DPR RI Dapil Riau 1 Fraksi PKS, Dr. Syahrul Aidi Maazat saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian PUPR sebagai mitra Komisi V DPR RI pada Selasa (12/3/2025) sore.
Dr. Syahrul Aidi menilai pemerintah tidak menganggap runtuhnya bibir sungai ini jadi ancaman nyata terhadap masyarakat dan pemerintah. Ini bukan terjadi di Riau saja namun di seluruh wilayah di Indonesia.
“Yang terbaru, sudah ada puluhan rumah yang terjun ke sungai. Kemarin saya kembali mendapat kiriman foto dan dokumen kondisi terbaru sungai-sungai yang ada di Riau efek banjir yang terjadi di Riau beberapa bulan ini. Bukan satu, tapi ratusan titik lokasi.” terang Syahrul Aidi di hadapan anggota dan mitra Komisi V DPR RI.
Bahkan dia menyayangkan, dia sudah sering mengusulkan program penahan tebing sungai dan laut agar dilakukan pembangunan turap namun tidak sesuai usulan dan realisasi. Dia mencontohkan pada tahun 2024, ada 5 program yang terealisasi dari ratusan kasus dan usulan.
“Ancaman abrasi ini sangat nyata. Ada yang mengancam rumah, kebun, rumah ibadah, jalan hingga kuburan sudah masuk ke sungai dan laut. Tapi tidak ada penanganan di tahun ini. Kemarin saat ketok palu APBN 2025 ada yang masuk di Desa Gobah. Tapi itu kena efisiensi.” terangnya.
Semenjak abrasi karena banjir ini terjadi, dia sering menerima keluhan warga baik secara langsung atau pun melalui media sosialnya. Katanya, ada yang teriak memanggil di media sosialnya yang rumah mereka terjun ke sungai.
Usai RDP dengan Kementerian PUPR, Syahrul Aidi langsung menyerahkan laporan warga terkait kondisi terbaru abrasi tebing sungai dan laut yang ada di Riau karena banjir saat ini terjadi ke Menteri PUPR. (***)
